Kuala Tungkal, Suarakeadilanindonesia.id – Penggunaan anggaran sebesar Rp80 juta untuk pembuatan perahu kayu penyeberangan yang melayani rute Desa Sialang–Desa Suak Labu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menuai tanda tanya di tengah masyarakat. Sejumlah warga mendesak agar pihak terkait melakukan klarifikasi sekaligus pemeriksaan atas realisasi anggaran tersebut.
Perahu yang dimaksud merupakan sarana transportasi penting bagi aktivitas warga antar dua desa. Namun, berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, perahu tersebut tampak sebagai perahu kayu sederhana dengan konstruksi dasar, tanpa spesifikasi teknis maupun finishing khusus yang mencerminkan nilai anggaran puluhan juta rupiah.
Kondisi tersebut memicu beragam spekulasi dan sorotan publik, terutama terkait transparansi penggunaan dana yang bersumber dari anggaran publik. Warga menilai, setiap penggunaan dana negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kami tidak mempersoalkan keberadaan perahunya, karena memang sangat dibutuhkan warga. Tapi kalau anggarannya mencapai Rp80 juta, tentu wajar kalau masyarakat bertanya-tanya dan meminta penjelasan secara terbuka,” ujar salah seorang warga Desa Suak Labu kepada Liputanjambi.id.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi menjadi hal mutlak, mulai dari rincian biaya bahan, upah tenaga kerja, hingga spesifikasi teknis perahu yang dibuat. Menurutnya, transparansi akan mencegah munculnya prasangka negatif di tengah masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, perahu penyeberangan tersebut diketahui dibuat pada tahun 2025 dan disebut-sebut merupakan bantuan yang difasilitasi oleh salah satu anggota DPRD. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh kejelasan mengenai identitas anggota dewan dimaksud.
“Saya hanya mendapat informasi bahwa perahu ini dibantu oleh anggota dewan. Soal siapa orangnya, saya tidak tahu pasti,” ungkap salah satu sumber.
Masyarakat berharap instansi terkait, baik pemerintah desa, pihak legislatif, maupun dinas teknis, dapat memberikan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Selain itu, warga juga meminta agar pengelolaan anggaran ke depan lebih mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi demi menjaga kepercayaan publik. (Andi/Tim)
