KUALA TUNGKAL, Suarakeadilanindonesia.id – Monitoring proyek oleh Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada sore hari ini justru menuai reaksi keras dari masyarakat. Kunjungan yang dilakukan ke lokasi pembangunan Pemakaman Umum Berkah Kota Kuala Tungkal dinilai tidak tepat sasaran, karena hanya menyasar proyek bernilai kecil, sementara sederet proyek miliaran rupiah yang tengah dipertanyakan kualitasnya justru tak tersentuh pengawasan, Senin (08/12/2025).
Seorang warga yang menyaksikan langsung kegiatan monitoring itu mengaku heran sekaligus kecewa. Menurutnya, ini adalah kali pertama ia melihat Komisi III DPRD turun mengecek proyek APBD di wilayah tersebut. Namun yang membuatnya kesal, proyek yang diperiksa justru disebutnya hanya “proyek recehan”.
“Perdana saya lihat DPRD monitoring di sini, tapi anehnya yang dipantau cuma proyek recehan. Kenapa tidak yang anggarannya besar?” ujarnya dengan nada geram.
Warga tersebut kemudian menyebut beberapa proyek bernilai miliaran rupiah yang kondisi fisiknya tengah disorot publik namun belum pernah terlihat mendapat perhatian dari DPRD. Beberapa proyek tersebut antara lain:
Proyek Pintu Air Parit 9 Desa Tungkal Satu – Rp 4 miliar lebih
Proyek Drainase Jalur II Parit Gompong – Rp 12 miliar
Proyek Peningkatan Jalan Ban V Kecamatan Senyerang – Rp 13 miliar
Proyek Pembangunan Gedung Resmob Polda Jambi – Rp 8 miliar
Menurut warga, kerusakan pada beberapa proyek tersebut sudah sangat jelas terlihat, bahkan pintu air Parit 9 baru-baru ini dikabarkan jebol meski menggunakan anggaran besar. Namun hingga kini tak ada pantauan langsung dari Komisi III.
“Walaupun drainase jalur II itu anggarannya besar, dan pintu air beberapa hari ini bahkan jebol dengan anggaran fantastis, kenapa tidak dicek? Seolah-olah proyek miliaran ini ditutup mata saja,” tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Komisi III DPRD Tanjab Barat belum memberikan keterangan apakah mereka akan memperluas monitoring ke proyek-proyek bernilai besar tersebut. Kondisi ini membuat publik mempertanyakan keseriusan dan efektivitas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran daerah.
Masyarakat berharap, pengawasan DPRD tidak tebang pilih dan benar-benar berpihak pada kepentingan publik, terutama pada proyek-proyek besar yang menggunakan anggaran miliaran rupiah dari APBD.
(Tim)
