Kerusakan Pintu Air Jadi Polemik, BPK Periksa Aliran Anggaran Rp4 M di Parit 10
KUALA TUNGKAL, Suarakeadilanindonesia.id – Derasnya sorotan publik dan gencarnya pemberitaan media terkait kerusakan proyek pintu air senilai Rp4 miliar di Parit 10, Desa Tungkal 1, akhirnya memicu respons tegas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Lembaga auditor negara tersebut dikabarkan telah memutuskan untuk melakukan audit khusus terhadap proyek yang dibiayai APBD Tanjabbar Tahun 2025 itu. Informasi ini terkonfirmasi pada Selasa (9/12/2025).
Proyek pintu air yang baru rampung dikerjakan beberapa waktu lalu itu mendadak menjadi perhatian setelah muncul laporan keretakan pada fisik tanggul. Tak berhenti di situ, warga dan sejumlah media menilai desain turap yang terpasang terlihat terlalu rendah, sehingga air tetap meluap saat pasang dan fungsi utama pintu air untuk mencegah banjir tidak berjalan maksimal.
Sorotan tajam media atas kondisi proyek ini dinilai turut mempercepat langkah BPK untuk menurunkan tim audit. Audit khusus ini difokuskan untuk menelusuri apakah terdapat kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan konstruksi, maupun pengelolaan anggaran. Lebih jauh, BPK juga ingin memastikan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara dalam proyek tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Tanjabbar, Albert Caniago, S.P., saat dikonfirmasi, membenarkan adanya informasi audit itu meski enggan memberikan komentar lebih lanjut.
“Informasinya seperti itu,” ujarnya singkat di sela agenda monitoring. Albert juga memastikan bahwa Komisi III akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan sebagai bagian dari pengawasan terhadap seluruh proyek fisik daerah.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, PPK dan PPTK Bidang Pengairan Dinas PUPR Tanjabbar belum dapat dimintai keterangan. Upaya konfirmasi baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon belum mendapatkan respons.
Publik kini menanti hasil audit BPK yang diharapkan dapat menjawab berbagai dugaan dan kecurigaan atas kualitas proyek pintu air tersebut. Jika ditemukan penyimpangan, langkah tindak lanjut diharapkan segera diambil demi memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
(Tim)
