Kuala Tungkal, Suarakeadilanindonesia.id – Program ketahanan pangan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Berkah di Desa Partai Gading, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, sebanyak 14 ekor kambing yang merupakan bagian dari program tersebut dilaporkan mati secara misterius, sementara pihak BUMDes hingga kini belum memberikan klarifikasi resmi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, program ketahanan pangan tersebut direncanakan mengelola sebanyak 20 ekor kambing. Namun, hingga saat ini baru 15 ekor kambing yang tiba di lokasi ternak, sedangkan 5 ekor lainnya belum diketahui kejelasan kedatangannya. Dari 15 ekor kambing yang sempat berada di lokasi, kini hanya tersisa 1 ekor yang masih hidup.
Ketua RT 04 Desa Partai Gading membenarkan adanya kejadian kematian kambing tersebut dan menyampaikan bahwa persoalan ini telah dilaporkan kepada Kepala Desa. Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum peristiwa kematian kambing terjadi, pihak Dinas Kesehatan dan Peternakan sempat melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak tersebut.
“Menurut hasil yang kami terima, kematian kambing diduga dipengaruhi oleh faktor cuaca. Kejadian ini sudah kami laporkan kepada Kepala Desa,” ujar Ketua RT 04 saat dikonfirmasi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam perencanaan awal program, ternak yang akan dikelola terdiri dari 15 ekor kambing jantan dan 5 ekor kambing betina. Namun demikian, pihaknya menolak kedatangan kambing betina karena program tersebut difokuskan pada penggemukan, bukan untuk pembiakan atau pengembangan populasi ternak.
“Kami menolak kambing betina karena sejak awal program ini bertujuan untuk penggemukan, bukan untuk diperbanyak,” jelasnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Ketua BUMDes Sumber Berkah telah dilakukan oleh awak media. Pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp dikirimkan pada Kamis (15/1/2026) sore, namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan ataupun penjelasan resmi dari pihak BUMDes terkait kematian kambing maupun kelanjutan program ketahanan pangan tersebut.
Kondisi ini menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat terkait pengelolaan program, penggunaan anggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan di desa. Warga berharap pihak terkait, khususnya BUMDes dan pemerintah desa, segera memberikan penjelasan terbuka agar permasalahan ini tidak menimbulkan spekulasi dan dapat ditindaklanjuti secara transparan. (Andi/Tim)
