Kuala Tungkal, Suarakeadilanindonesia.id – Polemik terkait perekrutan tenaga kerja pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Tungkal Ilir akhirnya mendapat penjelasan dari pihak pengelola dapur MBG. Humas Dapur MBG Wilayah Tungkal Ilir, Rita Anggraini, angkat bicara untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Rita Anggraini menjelaskan bahwa setiap dapur MBG dikelola oleh vendor yang berbeda, sehingga mekanisme perekrutan tenaga kerja juga tidak bisa disamaratakan. Ia menyebutkan, pada tahap awal operasional, pihaknya sempat bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
“Kalau kemarin kami memang kerja sama dengan Disnaker, karena waktu itu belum banyak yang berminat seperti sekarang,” ujar Rita saat dikonfirmasi, Sabtu (31/1/2026) siang.
Menurutnya, Dapur Siswa yang berada di Jalan Siswa Kuala Tungkal merupakan dapur perintis. Pada masa awal berdiri, pihak pengelola cukup kesulitan mendapatkan tenaga kerja lokal yang bersedia bergabung. Kondisi tersebut membuat pihak dapur menerima relawan dari luar daerah, seperti Tanjung Jabung Timur, Tungkal Ulu, hingga Kota Jambi.
Namun, seiring berjalannya waktu, Badan Pangan Nasional (BGN) mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru yang mengatur bahwa relawan dapur MBG wajib berdomisili di wilayah kerja masing-masing dapur. Aturan tersebut mengharuskan setiap pekerja memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai wilayah dapur.
“Relawan yang berasal dari luar wilayah diminta mengundurkan diri atau harus melengkapi identitas kependudukan dengan alamat Kecamatan Tungkal Ilir,” jelasnya.
Rita menegaskan, saat ini seluruh tenaga kerja di Dapur Siswa sudah merupakan warga lokal Kuala Tungkal. Selain itu, pihaknya juga memastikan seluruh relawan telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Alhamdulillah sekarang semua relawan Dapur Siswa adalah warga Kuala Tungkal dan sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.
Sementara itu, secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat dikonfirmasi terkait kepesertaan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja program SPPG di Jalan Siswa menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi resmi dari pihak pengelola program dengan Disnaker terkait hal tersebut. (Andi/tim)
