UHC Capai 98 Persen, Tanjab Barat Dipuji sebagai Daerah dengan Akses Kesehatan Terluas di Jambi
KUALA TUNGKAL, Suarakeadilanindonesia.id – Upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memperluas akses layanan kesehatan mulai memberikan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam beberapa pekan terakhir, warga yang datang ke fasilitas kesehatan daerah mengaku lebih lega karena kini cukup membawa KTP tanpa perlu lagi mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk mendapatkan pelayanan dasar.
Perubahan mekanisme ini merupakan dampak dari capaian Universal Health Coverage (UHC) yang berhasil diraih Tanjab Barat sejak Agustus 2024. Saat itu, kepesertaan BPJS Kesehatan tembus hingga 98 persen, menjadikan kabupaten ini sebagai salah satu daerah dengan cakupan kesehatan terluas di Provinsi Jambi. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS bisa langsung didaftarkan saat berobat, baik di Puskesmas, RSUD, maupun fasilitas kesehatan mitra BPJS lainnya.
Menurut Novita Isvatul Toyibah, mahasiswa Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Maju (UIMA) Jakarta yang tengah melakukan kajian di Tanjab Barat, perubahan ini menjadi angin segar bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Warga tidak lagi terbebani biaya awal ketika hendak berobat. Ini sangat terasa bagi kelompok kurang mampu,” ujarnya saat ditemui di Kualatungkal.
Pemerintah daerah sendiri telah mengalokasikan anggaran jaminan iuran bagi sekitar 68 ribu warga kurang mampu melalui pembiayaan bersama antara APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jambi, dan APBN. Skema berlapis ini menjadi penopang utama keberlanjutan layanan kesehatan gratis yang ditargetkan tetap berjalan hingga 2025.
Meski demikian, suara kritis tetap muncul dari lapangan. Sejumlah warga mengeluhkan adanya biaya tambahan untuk layanan tertentu seperti medical check-up dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dinilai masih cukup tinggi untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.
Novita menegaskan bahwa keluhan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
“Akses dasar sudah sangat terbantu, tapi layanan pendukung seperti check-up juga penting. Pemerintah daerah perlu memastikan tarifnya lebih terjangkau agar manfaat kesehatan dirasakan merata,” jelasnya.
Dengan capaian UHC yang telah berjalan dan evaluasi yang terus dilakukan, masyarakat berharap layanan kesehatan di Tanjab Barat semakin inklusif, komprehensif, dan benar-benar meringankan beban warga yang membutuhkan. (MG02)
