Kuala Tungkal. Suarakeadilanindonesia.id – Harapan masyarakat RT 17 Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk menikmati akses jalan yang layak justru berujung kekecewaan. Jalan beton yang baru rampung dibangun pada Tahun Anggaran 2025 melalui dana APBD Perubahan kini mengalami kerusakan parah dan belum juga mendapat penanganan serius.
Padahal, proyek tersebut digadang-gadang sebagai penunjang utama mobilitas dan aktivitas ekonomi warga setempat. Namun kondisi di lapangan menunjukkan fakta sebaliknya. Retakan, permukaan beton yang mengelupas, hingga bagian jalan yang amblas membuat warga mempertanyakan kualitas pekerjaan sekaligus pengawasan proyek.
Masyarakat menilai lemahnya pengawasan dari instansi terkait menjadi salah satu penyebab utama. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), konsultan pengawas, hingga Inspektorat Kabupaten disebut belum menunjukkan langkah tegas, sehingga rekanan pelaksana proyek terkesan luput dari tanggung jawab.
“Kalau sanksinya lemah, wajar saja oknum kontraktor atau pihak terkait tidak takut. Tidak ada efek jera,” ungkap salah seorang warga Teluk Nilau.
Warga juga mengaitkan persoalan ini dengan kasus sebelumnya, yakni proyek pembangunan pintu air di Desa Tungkal Satu, Parit Sembilan, Kecamatan Tungkal Ilir, yang bernilai lebih dari Rp4 miliar. Meski ditemukan adanya permasalahan, sanksi yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan karena hanya sebatas pengembalian kerugian negara secara dicicil, layaknya pinjaman koperasi.
“Besar atau kecil anggarannya tetap uang rakyat. Seharusnya dikelola secara bertanggung jawab, bukan asal-asalan,” tegas warga lainnya.
Masyarakat mendesak agar pemerintah daerah dan aparat pengawasan melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab kerusakan jalan beton Teluk Nilau. Mereka juga meminta agar sanksi diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, demi menjaga kualitas pembangunan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Warga berharap persoalan ini menjadi momentum evaluasi serius bagi pengelolaan proyek publik di Tanjab Barat, agar pembangunan benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar formalitas serapan anggaran. (*)
