Kuala Tungkal, Suarakeadilanindonesia.id – Pembangunan jalan setapak beton yang dibiayai melalui Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2025 di Kelurahan Sungai Nibung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menuai sorotan. Pasalnya, meski baru selesai dibangun dalam hitungan bulan, kondisi sejumlah titik jalan dilaporkan sudah mengalami kerusakan.
Dana kelurahan sendiri merupakan alokasi anggaran dari APBD yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, sekaligus mendukung pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Prioritas penggunaan dana tersebut mencakup pengadaan, pembangunan, pengembangan, hingga pemeliharaan fasilitas permukiman warga.
Namun, hasil investigasi awak media di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan. Sejumlah ruas jalan setapak beton tampak retak, patah, berdebu, serta material batu split muncul ke permukaan. Kondisi ini mengindikasikan mutu pekerjaan yang diduga tidak maksimal, termasuk kemungkinan kurangnya campuran semen pada pengecoran beton.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Sungai Nibung, Alfizan Fajri, membenarkan adanya kerusakan dan memastikan bahwa pihak kelurahan akan melakukan perbaikan. Ia menyebutkan bahwa proyek pembangunan jalan kelurahan berbeda dengan proyek APBD Pemerintah Daerah yang umumnya memiliki masa pemeliharaan.
“Ya, nanti akan kita perbaiki, bang. Memang proyek kelurahan ini tidak seperti proyek APBD pemerintah daerah, karena tidak ada masa pemeliharaannya,” ujar Alfizan saat ditemui di Kantor Lurah Sungai Nibung, Senin (19/01/2026).
Saat ditanya lebih lanjut terkait sumber dana untuk perbaikan, Alfizan mengungkapkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pemasok material bangunan agar dapat membantu kebutuhan perbaikan tersebut.
“Untuk sumber dana perbaikannya, saya akan minta bantuan dari suplier, seperti semen dan bahan lainnya,” katanya.
Kondisi ini menimbulkan perhatian masyarakat setempat yang berharap pembangunan infrastruktur berbasis dana kelurahan dapat dikerjakan dengan kualitas yang lebih baik, mengingat fungsinya sangat vital bagi aktivitas sehari-hari warga. Publik juga mendorong adanya pengawasan lebih ketat agar pembangunan yang menggunakan anggaran negara benar-benar memberi manfaat jangka panjang. (Andi/tim)
