TANJAB BARAT, – Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) resmi mendapat persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Rapat Paripurna Keempat. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat regulasi daerah, mulai dari ketahanan pangan hingga tata kelola pemerintahan desa.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E., didampingi Wakil Bupati Dr. H. Katamso, S.A., S.E., M.E. Agenda rapat meliputi penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) I dan III, pengambilan keputusan, penandatanganan persetujuan bersama, serta penyampaian pendapat akhir Bupati.
Adapun tiga Ranperda yang disetujui yakni Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa.
Dalam penyampaian laporan Pansus I, juru bicara Dedy Irawan, S.H., menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda ketahanan pangan telah dilakukan melalui sejumlah pertemuan bersama perangkat daerah dan pihak terkait, termasuk Forum Bulog Kantor Cabang Pontianak.
Salah satu hasil pembahasan adalah penyempurnaan nomenklatur judul menjadi Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah. Pansus juga memasukkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah sebagai salah satu dasar hukum, sekaligus memperjelas ketentuan mengenai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
Materi yang disempurnakan mencakup penambahan definisi bencana sosial dan perangkat daerah, mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah desa, serta kerja sama pengelolaan pangan dengan BUMN, BUMD, maupun pihak swasta. Keterlibatan swasta dimungkinkan apabila badan usaha milik negara dan daerah di bidang pangan belum mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan pangan pemerintah daerah.
Sementara itu, Juru Bicara Pansus III, H. Asek, memaparkan hasil pembahasan terhadap Ranperda perubahan Perda Pemerintahan Desa dan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada regulasi pemerintahan desa, sejumlah substansi diperbaiki, antara lain menyangkut kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa, mekanisme pemilihan kepala desa, serta pengaturan perangkat desa.
Salah satu ketentuan yang diperjelas berkaitan dengan pemilihan kepala desa apabila hanya terdapat satu calon. Surat suara nantinya memuat nomor dan gambar calon serta kolom kosong tanpa gambar. Pansus juga mengatur kondisi calon meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau dibatalkan, baik sebelum maupun setelah surat suara dicetak.
Penyempurnaan lainnya meliputi mekanisme pemilihan kepala desa antarwaktu, masa keanggotaan dan hak BPD, pengangkatan serta pemberhentian perangkat desa, hingga pengelolaan BUMDes dan BUMDesa Bersama. Pengawasan terhadap penyertaan modal desa yang bersumber dari APBDes juga menjadi bagian dari materi pengaturan. Seluruh perubahan tersebut mempertimbangkan hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jambi agar sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.
Usai laporan kedua pansus disampaikan, Hamdani selaku pimpinan rapat meminta persetujuan anggota DPRD terhadap ketiga Ranperda. Persetujuan diberikan secara bersama-sama dan disahkan melalui ketukan palu, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Dalam pendapat akhir Bupati yang disampaikan Wakil Bupati Katamso, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPRD. Ia menilai kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama yang mencerminkan komitmen kedua lembaga dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Katamso berharap ketiga Ranperda dapat segera diundangkan setelah seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan terpenuhi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, tenaga ahli, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi atas kontribusi dalam proses pembahasan.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan meminta perangkat daerah terkait mempersiapkan pelaksanaan regulasi sesuai tugas dan kewenangannya. Langkah tersebut mencakup penyusunan peraturan pelaksanaan apabila diperlukan, penyiapan petunjuk teknis, serta sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
Katamso turut menekankan pentingnya menjaga kemitraan dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Sinergi kedua lembaga diharapkan terus berjalan, tidak hanya dalam pembentukan produk hukum, tetapi juga dalam pelaksanaan pembangunan, pengawasan pemerintahan, dan evaluasi kebijakan agar regulasi yang disepakati memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat.
