DPRD dan Pemkab Tanjung Jabung Barat Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

By:
On:
In: Uncategorized
With: 0 Comments

TANJUNG JABUNG BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Keempat DPRD yang digelar pada Senin (13/7/2026).

Rapat paripurna ini menjadi penutup dari seluruh rangkaian pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sebelumnya, proses pembahasan telah berlangsung secara bertahap dan mendalam melalui rapat kerja, pembahasan teknis, hingga evaluasi laporan keuangan daerah, guna memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama unsur pimpinan dewan lainnya. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., Wakil Bupati Dr. H. Katamso SA, S.E., M.E., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, perwakilan perbankan, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam laporan Badan Anggaran DPRD, disampaikan bahwa pembahasan Ranperda telah dilakukan secara komprehensif dengan menelaah laporan keuangan pemerintah daerah secara rinci. DPRD juga memberikan sejumlah catatan, masukan, serta rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Setelah seluruh tahapan pembahasan dinyatakan selesai, DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara resmi menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut ditandai dengan pengambilan keputusan bersama yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara antara pihak legislatif dan eksekutif.

Dalam sambutannya, Bupati Tanjung Jabung Barat menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas sinergi dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama proses pembahasan Ranperda. Ia menegaskan bahwa berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi dari DPRD merupakan bagian penting dalam memperkuat fungsi pengawasan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD maupun hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan, memperkuat tertib administrasi aset, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program pembangunan.

Lebih lanjut, ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan disahkannya Ranperda tersebut, dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *